Di era digital saat ini, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemerintah dalam memberikan layanan publik menjadi semakin kompleks, terutama di tengah kebijakan work from home (WFH). Dalam konteks ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) agar tetap menjaga kualitas layanan publik meskipun ada penyesuaian sistem kerja. Kebijakan ini selaras dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 3 Tahun 2026 yang menekankan pentingnya menjaga kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan.
Prioritas Pelayanan Publik di Tengah WFH
“Pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama bagi kita semua. Meskipun ada penyesuaian dalam sistem kerja, termasuk penerapan WFH, kualitas layanan tidak boleh terpengaruh. Layanan harus tetap mudah diakses dan memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ungkap Menag dalam pernyataannya pada Kamis, 2 April 2026. Dalam konteks ini, penting bagi setiap pegawai Kemenag untuk tetap fokus pada kepuasan masyarakat.
Instruksi yang diberikan oleh Menag ini mencakup seluruh unit kerja di Kemenag baik di pusat maupun di daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu oleh perubahan cara kerja. Setiap pimpinan unit kerja diberikan keleluasaan untuk mengatur pelaksanaan WFH sesuai dengan karakteristik tugas dan jenis layanan yang ada, dengan tetap mengedepankan layanan esensial yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti layanan pencatatan nikah dan legalisasi buku nikah.
Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Kualitas Layanan
Menag juga menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki layanan publik di lingkungan Kemenag. “Pemanfaatan teknologi informasi adalah solusi yang tepat untuk menjaga kualitas layanan. Oleh karena itu, digitalisasi layanan harus terus diperkuat agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang optimal,” tegasnya.
Setiap unit kerja diharapkan untuk memastikan bahwa informasi mengenai layanan tersedia secara jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Baik layanan yang disediakan secara daring maupun luring, harus tetap memenuhi standar kualitas dan waktu yang telah ditentukan. “Keterbukaan informasi adalah kunci utama. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai layanan yang mereka butuhkan, meskipun ada penyesuaian dalam sistem kerja,” tambah Menag.
Komitmen Terhadap Layanan yang Inklusif
Penting bagi pimpinan satuan kerja untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan bersifat inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Hal ini mencerminkan komitmen Kemenag untuk memberikan layanan yang adil dan merata bagi semua pihak.
Budaya Kerja yang Hemat Energi
Menag juga menyoroti pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif dan mendukung praktik hemat energi di Kementerian Agama. Salah satu langkah yang diambil adalah pengaturan penggunaan kendaraan dinas yang dibatasi hingga maksimal 50 persen, serta mendorong ASN untuk lebih memilih transportasi umum. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pemerintahan.
Lebih lanjut, pengelolaan perjalanan dinas, baik domestik maupun internasional, harus dilakukan dengan lebih bijaksana. Pelaksanaan rapat dan koordinasi secara daring juga dioptimalkan untuk mengurangi mobilitas pegawai, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah terhadap energi.
“Kami ingin menciptakan kebiasaan kerja yang lebih adaptif, sekaligus mendorong pola hidup yang lebih hemat energi. Pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari solusi agar pekerjaan tetap berjalan dengan baik tanpa memerlukan mobilitas yang tinggi,” ujar Menag.
Pemanfaatan Energi yang Bijak
Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi, setiap satuan kerja juga didorong untuk menggunakan listrik dengan bijaksana, baik di kantor maupun di rumah. Ini merupakan bagian dari pembiasaan budaya hemat energi yang perlu diterapkan secara konsisten. Dengan langkah-langkah ini, Kemenag tidak hanya berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan publik, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan ekonomi nasional.
Dengan segala instruksi dan kebijakan yang diambil, Menteri Agama berharap agar setiap pegawai Kemenag dapat beradaptasi dengan baik dalam menjalankan tugasnya meskipun dalam skema WFH. Upaya untuk meningkatkan layanan publik meskipun dalam kondisi yang menantang ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menciptakan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Kesimpulan
Dengan berkomitmen untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, Kemenag menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi WFH, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Penggunaan teknologi, inklusivitas, dan kebijakan hemat energi adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa semua orang dapat mendapatkan akses yang adil dan berkualitas terhadap layanan yang diperlukan.
